Rusia Batalkan Niat Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022

Olahraga / / Sabtu, 23 Oktober 2010 12:37 WIB

Metrotvnews.com, Moskwa: Rusia, Jumat (22/10), mundur dari persaingan hak untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 agar bisa berkonsentrasi pada usaha mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018. Penarikan diri Rusia itu semata-mata merupakan suatu formalitas karena FIFA sudah menunjuk benua Eropa untuk edisi 2018 setelah Amerika Serikat membatalkan niatnya jadi tuan rumah Piala Dunia 2018 untuk berkonsentrasi pada 2022.

"Setelah kami mengetahui bahwa hanya negara-negara Eropa yang boleh ikut dalam pertarungan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018, kami memutuskan untuk memusatkan upaya kami pada tahun itu," ujar pemimpin umum asosiasi sepak bola Rusia (RFU) Alexei Sorokin.

Rusia sekarang tengah berjuang keras untuk usaha mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 itu bersama Inggris, dan usaha tuan rumah-bersama Spanyol-Portugal serta Belanda-Belgia. Australia, Jepang, Korea Selatan, Qatar dan Amerika Serikat berupaya maju menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022.

FIFA akan mengumumkan negara tuan rumah Piala Dunia 2018 dan 2022 di Zurich, Swiss, pada 2 Desember mendatang. Keputusan Rusia untuk mundur itu diumumkan oleh RFU, Jumat (22/10). (Ant/DOR)

Hati-hati Pengemis Bebahasa Indonesia

Sabtu, 23 Oktober 2010 | 13:05 WIB

KOMPAS.COM/ERLANGGA DJUMENA

Peralatan pembangunan masih terlihat di sekitar Masjidil Haram.

KOMPAS.com - Larangan untuk tidak memberi atau melayani pengemis telah dikeluarkan mufti besar Mekkah. Jamaah haji diimbau untuk tidak melayani pengemis yang mulai membanjiri Mekkah menjelang puncak haji.

Biasanya, saat puncak haji, para pengemis memenuhi seluruh ruas jalan menuju Masjidil Haram. Sekarang ini saja beberapa pengemis sudah menempati kawasan di sepanjang jalan antara Masjid Kucing dan Masjidil Haram.

"Jika Mufti Besar Mekkah sudah mengimbau agar jamaah tak memberikan santunan kepada para pengemis, jamaah Indonesia juga perlu memperhatikan," ujar Kepala Daerah Kerja Mekkah, Cepi Supriatna.

"Arabnews", Jumat (22/10), memberitakan pula bahwa Mufti Besar Mekkah pun telah mengimbau jamaah agar tidak memberikan santunan kepada para pengemis.

Divisi Antikemiskinan Polisi Lalu Lintas Mekkah juga mulai merazia mereka. "Tadi malam saja, banyak dari mereka yang diangkut polisi," ujar Khatibul Umam, petugas haji di Sektor Khusus, sektor yang menangani jamaah sesat, yang berkantor sekitar 200 meter dari Pintu Marwah Masjidil Haram.

Aisha, pengemis asal Somalia, seperti dikutip "Arabnews", Jumat, mengatakan banyak pengemis dari Jeddah dan kota-kota di sekeliling Makkah mulai berdatangan di Mekkah.

"Datang lebih awal untuk memilih lokasi strategis di luar dan dekat Masjidil Haram," ujar Aisha.

Menurut Aisha, mereka datang tidak sekadar sebagai individu untuk mengemis. Mereka telah dikerahkan untuk tujuan mendapat uang sebanyak-banyaknya. Malam hari, mereka berkumpul.

Kemudian, kata Aisha, "Membagi uang hasil mengemis di antara anggota mereka, kemudian berpencar lagi." Nantinya, mereka akan meninggalkan Makkah secara bersama-sama.

Para pengemis di Mekkah, bisa berbahasa Indonesia sepatah-dua patah kata. Para pengemis di Jabal Nur, misalnya, mereka rajin menyapa jamaah dari Indonesia yang akan ke Gua Hira. "Haji, hajia" Indonesi baguuusss. Indonesi..satu riyal.. miskin... satu riyal," teriak mereka, sambil mengulurkan tangan menggapai tangan jamaah.

Beberapa pihak mengingatkan bahwa saat calon pemberi mengeluarkan riyal, pengemis lain pun akan semakin semangat memintanya, "Kalau tidak mau memberi, mereka bisa menarik barang yang ada pada tubuh kita," kata seorang panitia haji.

Indonesia Segera Cabut Moratorium TKI

Polkam / Sabtu, 9 Oktober 2010 13:43 WIB

Metrotvnews.com, Kupang: Kepala Badan Nasional Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia akan segera dicabut.

"Bersabar sedikit karena sedang dalam proses penyelesaian. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa diselesaikan dan pengiriman TKI ke Malaysia sudah bisa dibuka kembali," katanya di Kupang, Sabtu (9/10).

Pengiriman TKI penatalaksana rumah tangga (PLRT) ke Malaysia sejak 25 Juni 2009 dihentikan sementara, mengingat banyaknya kasus kekerasan dan minimnya perlindungan TKI di Malaysia.

Pemerintah Indonesia, kata dia, sudah siap mencabut moratorium pengiriman TKI ke Malaysia jika Pemerintah Malaysia menyetujui peningkatan perlindungan dan kualitas kesejahteraan terhadap TKI.

Dia mengatakan proses perundingan terus berjalan untuk membahas isu perbaikan perlindungan dan kondisi kerja TKI di sektor PLRT.

Pemerintah Malaysia diharapkan segera melakukan evaluasi dan pembenahan dalam mekanisme, kondisi kerja serta perlindungan TKI.

"Mudah-mudahan segera ada kesepakatan yang berpihak pada TKI dan dalam waktu yang tidak terlalu lama moratorium pengiriman TKI sudah bisa dicabut sehingga pengiriman TKI terutama PLRT sudah bisa dilakukan," katanya.

Penghentian sementara pengiriman TKI ke Malaysia itu telah berdampak pada kerugian yang besar terhadap perusahan pengerah tenaga kerja, terutama yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur.

Hal ini karena banyak sekali tenaga kerja yang sudah direkrut dengan biaya yang sangat mahal belum bisa diberangkatkan ke Malaysia karena belum ada kesepakatan antara pemerintah
Malaysia dengan Indonesia soal jaminan keamanan bagi TKI asal Indonesia yang bekerja di negara itu.

Selama berada di penampungan, perusahaan harus membiayai kebutuhan hidup mereka dan itu tidak sedikit biaya yang dikeluarkan perusahan.

Jumhur menambahkan selama penghentian sementara, mestinya perusahan tidak merekrut dan melatih tenaga kerja untuk di pekerjakan di negara tujuan Malaysia karena tentu akan berdampak pada kerugian.

Tetapi dia yakin, dalam waktu yang tidak terlalu lama, moratorium sudah bisa dicabut dan pengiriman TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga sudah bisa dilakukan. (Ant/RIE)  

Dua Menteri Bawa Bantuan Rp2,5 Miliar ke Wasior

Nusantara / Sabtu, 9 Oktober 2010 12:59 WIB

Metrotvnews.com, Manokwari: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri membawa uang tunai sebesar Rp2,5 miliar dari pemerintah pusat ke Wasior, ibu kota Teluk Wondama, Papua Barat, untuk membantu tahap tanggap darurat bencana banjir bandang di sana. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh dua menteri kepada masyarakat setempat saat meninjau lokasi banjir bandang di Wasior, Sabtu (9/10).

Menko Kesra mengatakan, dirinya membawa Rp500 juta, sedangkan Mensos Salim Segaf Al Jufri menyebutkan membawa tunai Rp2 miliar sehingga total Rp2,5 miliar. "Bantuan tersebut bisa digunakan meringankan beban korban banjir dan para pengungsi selama masa tanggap darurat," kata Agung Laksono. Ia menjelaskan masa tanggap darurat akan diberlakukan selama 14 hari dan akan berakhir pada 18 Oktober 2010.

Namun, masih akan dilakukan pengkajian, apakah masa tanggap darurat akan diperpanjang atau tidak, tergantung dari perkembangan situasi di lokasi bencana. "Setelah masa tanggap darurat berakhir maka kita akan segera mempersiapkan berbagai hal agar bisa masuk ke tahap selanjutnya yakni rehabilitasi dan rekonstruksi," katanya.

Setelah bantuan uang tunai dari pemerintah pusat, kata Agung, masih akan ada bantuan tambahan obat-obatan, terutama antibiotik dan antitetanus. Menko juga menyebutkan berdasarkan data terakhir yang diterima pihaknya diketahui bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang Wasior sebanyak 108 orang. Selain itu, 185 orang mengalami luka berat, 68 orang orang masih hilang dan 535 luka ringan. (Ant/DOR